Sebulan yang lalu nyawa Carlo Guiliani, aktivis anti-globalisasi Italia berusia 23 tahun menjadi tumbal pertemuan puncak G8 yang berlangsung di Genoa, Italia. Puluhan orang, baik demonstran maupun polisi mengalami luka-luka. ‘Pesta’ 7 negara industri maju (AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis) inklusif Rusia selama dua hari (20-22 Juli 2001) itu pun kembali hiruk-pikuk oleh aksi protes para aktivis muda penentang globalisasi (antiglobalisten).
Puluhan orang, baik pengunjuk rasa maupun polisi menderita luka-luka. Banyak petinggi negara peserta yang kurang sependapat dengan tindakan keras polisi Italia dalam menangani aksi protes tersebut. Presiden Prancis, Jacques Chirac mengatakan, “The violence is evidence that leaders should listen more closely to the demonstrators’ call for reduced globalization of trade.”
Sejak paruh kedua tahun 1990-an, pertemuan ‘institusi raksasa kapitalis’ seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), dan akhir-akhir ini G8, nyaris tidak pernah sepi dari aksi protes aktivis anti-globalisasi. Mulai dari WTO Seattle Ministerial Conference (30 November-3 Desember 1999) di Seattle; World Economic Forum 30th Annual Summit (27 Januari-1 Februari 2000) di Davos, Swiss; World Economic Forum (Juli 2000) di Okinawa; World Bank and IMF 55th Annual Meeting (26 28 September 2000) di Praha; World Economic Forum’s Asia Pacific Summit (11-13 September 2000) di Melbourne; World Economic Forum Summit (4-6 April 2001) di Washington D.C.; World Bank Summit (25-27 Juni 2001) di Barcelona; hingga pertemuan di Genoa baru-baru ini.
Muatan Protes Mereka
Pada awalnya aksi aktivis anti-globalisasi adalah untuk melawan ‘raksasa bisnis’ sebagai kekuatan korporasi multinasional, kemudian ‘raksasa uang’ sebagai instrumen kesepakatan global untuk pertumbuhan ekonomi. Tudingan terhadap eksploitasi buruh dan pelanggaran HAM mulai santer sejak pertengahan tahun 1990-an, misalnya tudingan terhadap perusahaan raksasa seperti Nike (sepatu kets), Gap (jeans), dan Starbucks (kopi) yang diduga memecah belah serikat kerja, kondisi kerja yang buruk, dan mempekerjakan buruh di bawah umur secara global. Perusahaan multinasional lainnya yang juga mendapat tudingan termasuk McDonalds, Monsanto, dan Shell Oil. Tuduhan yang dialamatkan kepada mereka antara lain upah yang rendah, jaminan kesehatan yang minimal, penggundulan kawasan hutan hujan, pemakaian pestisida, benih dari rekayasa genetis, melanggar hak-hak hewan, dan berkolusi dengan rezim yang represif.
Sasaran protes mereka lalu berkembang mengarah kepada Bank Dunia, IMF dan WTO. Institusi global itu dituding telah memberikan fasilitas terhadap berdirinya gurita korporasi dan mendominasi kehidupan ekonomi global dengan alasan memperluas pertumbuhan ekonomi.
Tetapi para demonstran tidak punya sikap yang sama. Segmen demonstran yang lebih besar mendukung restrukturisasi korporasi multinasional dan global agar memiliki accountability yang layak serta lebih transparan. Sedangkan segmen yang lebih kecil, disamping mendukung tujuan tersebut, mereka juga aktif menuntut penghapusan total struktur global termasuk WTO. Aktivis anarkis termasuk dalam kategori yang kedua ini.
Sistem dan filsafat kapitalisme pun tidak luput dari hujatan. Kapitalisme dianggap telah mengabaikan kesejahteraan individu, merusak kultur dan ekologi demi laba mengejar dan pertumbuhan. Sebagian pengamat menilai keadaan ini sebagai ‘kebangkitan Kiri-Baru’ dan mencoba membandingkannya dengan aksi ‘barikade musim panas’ yang terjadi di Paris tahun 1968.
Seorang pentolan aktivis anti-globalisasi dari Kanada menjelaskan bahwa konsep investasi korporasi di Dunia Ketiga mulai dikritik sejak 1996. Padahal sebelumnya konsep tersebut dianggap sebagai kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan penderitaan. Pada saat yang sama, banyak rezim yang berkuasa di negara-negara berkembang tetap memberikan perlindungan kepada investor di sektor yang menguntungkan, seperti:
pertambangan, bendungan, ladang minyak, pusat pembangkit listrik dan kawasan berikat (bounded area) untuk produksi barang ekspor, sekalipun perusahaan asing itu merusak atau merugikan rakyat mereka sendiri.
Dari segi efek, protes yang dilakukan para aktivis anti-globalisasi itu memang mulai bergaung. Misalnya, dengan adopsi ide dan tuntutan mereka ke dalam agenda pertemuanpertemuan Bank Dunia, IMF dan WTO. Kesediaan institusi internasional tersebut untuk berdialog dengan Greenpeace dan Friends of the Earth juga bisa dijadikan indikasi. Bahkan Presiden Bank Dunia, James Wolfensohn berkali-kali menegaskan bahwa ada kesamaan antara agenda yang diperjuangkan lembaganya dengan visi dan misi para aktivis demonstran itu yaitu sama-sama ingin mengentaskan kemiskinan di belahan dunia manapun.
Aktivis gerakan anti-globalisasi ini terdiri dari berbagai kelompok yang sering dilukiskan sebagai ‘multi-generasi’, ‘multi-kelas’, dan ‘multi-isu’ yang memperjuangkan berbagai agenda. Ada yang tujuan utamanya menentang globalisasi, sedangkan yang lainnya memiliki agenda yang berbeda. Dari berbagai kalangan yang berbeda ini mereka lalu berkumpul sehingga tampak kuat dan dengan mudah menarik perhatian publik yang pada gilirannya menarik yang lain untuk bergabung. Teknologi internet juga dimanfaatkan aktivis tersebut untuk menarik simpati dan pendukung.
Barisan demonstran itu mewakili spektrum agenda yang luas dan terdiri dari para pencinta lingkungan, pendukung hak-hak binatang, anggota serikat kerja, aktivis HAM, anarkis, bahkan para rasis kulit putih. Sedangkan kelompok yang punya nama cukup besar hanyalah Greenpeace. Pada umumnya mereka terdiri dari sempalan dengan jumlah beberapa gelintir, yang biasanya dibentuk untuk momen tertentu. Mereka juga sering berganti nama atau berlokasi di kawasan tertentu; dalam banyak kasus, individu-individu tersebut merupakan anggota beberapa organisasi sekaligus. Beberapa organisasi demonstran yang relatif lebih kecil antara lain American Federation of Labor-Congress of Industrial Organization (AFL-CIO) yang memperjuangkan nasib kaum buruh dan People for Ethical Treatment of Animals (PETA). Kalangan enviromentalis diwakili oleh Rainforest Action Network, Earth First!, dan Sierra Club. Sedangkan dari HAM ada
Global Exchange, Direct Action Network, Nader’s Group, Radical Roots, dan Global Trade Watch. Ada pula kelompok yang khusus melatih para demonstran untuk menyusun strategi dan melaksanakan aksi yaitu Ruckus Society yang berbasis di California dan Co-Motion Action yang berbasis di Calgary, Kanada. Anasir demonstran yang lebih militan dan cenderung berbuat kekerasan pada umumnya berasal dari elemen ekstrimis yang memperjuangkan berbagai misi terdiri dari aktivis lingkungan, hak-hak hewan, dan anti-aborsi. Kelompok ekstrimis yang cukup terkenal diduga berasal dari para anarkis dan anggota Third Position, yang dulunya sebagian diwakili oleh Black Bloc, Anarchist News Service, Black Army Faction, dan Anarchist Action Collective. Anggota Black Bloc ini diduga bertanggung jawab dalam kerusuhan sebelumnya di Seattle dan Washington. Sedangkan Third Position, yang sebenarnya berasal dari Eropa yang kemudian berkembang pesat di Amerika Serikat adalah gabungan yang ekstrim antara orang-orang yang punya pandangan politik kiri dan kanan dengan mereka mengadopsi caracara kekerasan dalam aksi protes mereka.
Dari Belanda, gerakan anti-globalisasi ini mendapat dukungan dari berbagai LSM seperti Novib dan Milieudefensie. Begitu pula sokongan dari penulis Karel Glastra van Loon dan senator PvdA Thijs Woltgens. Dan salah satu tokoh anti-globalisasi yang cukup vokal adalah Jose Bove. Diantara isu yang paling getol ditentang oleh pemimpin serikat petani Prancis ini adalah produksi pangan melalui rekayasa genetis serta isu McDonalization of food.
Dunia yang Timpang
“Tidak semua orang memperoleh manfaat dari pasar bebas. Belum pernah terjadi jurang pemisah antara si miskin dan si kaya yang begitu lebar seperti sekarang,” demikian pernyataan Internationale Socialisten. Menurut Bekkers (20/7/2001), pernyataan itu ada benarnya karena 20% dari penduduk dunia mengisap 80% dari pendapatan dunia, dan 1,2 juta orang terpaksa hidup dengan pendapatan di bawah US$ 1 per hari. Disamping itu, sering pula digambarkan bahwa korporasi multi-nasional lebih kuat dan berpengaruh daripada pemerintah, dan sebagian di antaranya bahkan memiliki kekayaan yang melebihi GDP banyak negara.
Diperkirakan pula bahwa dari 100 pemuncak ekonomi dunia, 51 di antaranya adalah korporasi multinasional, dan selebihnya (49) barulah negara. Hanya saja, menurutnya, kita tidak bisa begitu mudah menuduh bahwa Bank Dunia, IMF dan WTO yang bertanggung jawab atas semua itu walaupun pada prinsipnya institusi itulah yang menopang sistem pasar bebas. Padahal secara teoritis pasar bebas dimaksudkan untuk membawa kemakmuran yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi dan tingginya standar hidup yang dinikmati oleh banyak negara Barat ditopang oleh peningkatan perdagangan dunia yang sebagian merupakan komoditas terbaik dari negara-negara berkembang.
Dalam prakteknya, teori yang dianggap bagus itu bagaikan menabrak dinding dunia yang timpang. Karena, misalnya, AS dan EU menyekat produk pertanian dari negara-negara berkembang, dan pada saat yang sama membanjiri negara-negara berkembang tertentu dengan bahan pangan yang disubsidi oleh negara-negara Barat tadi yang pada gilirannya mematikan dunia usaha dan petani lokal.
Sebenarnya kita tidak perlu merasa pesimis. Secara pribadi, penulis melihat globalisasi sebagai konsekuensi logis dari revolusi teknologi transportasi, telekomunikasi dan informasi. Dan itu tidak bisa di-reset ulang. Masalahnya ialah jika globalisasi itu ditunggangi oleh pihak, negara, ataupun blok tertentu melalui apa yang dinamakan ‘liberalisasi perdagangan’ tetapi dengan aturan main yang tidak adil atau praktek yang tidak fair maka ia akan melestarikan dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain. Padahal sudah jamak dipahami bahwa potensi konflik di dunia ini hanya bisa diredam kalau sudah tercapai suatu keseimbangan (equilibrium) terhadap penguasaan dan distribusi sumber-sumber daya serta pemenuhan hak-hak bagi yang berhak.
Bank Dunia, IMF atau WTO sebagai institusi ataupun para eksekutifnya barangkali kurang tepat untuk disalahkan karena dalam praktek adakalanya mereka terpaksa mengikuti pesan dan kemauan para kapitalis pemilik uang institusi itu, baik yang berupa individu, kelompok, korporasi, negara maupun blok ekonomi yang mengendalikannya dari balik layar (principle of one-dollar-one-vote). Yang layak dituding adalah pemain di balik layar tadi dan yang patut disesalkan adalah ketidakberdayaan institusi internasional tersebut menolak keinginan majikannya yang kadang-kadang bahkan—dari balik layar—masuk ke ranah politik di negara-negara yang terpaksa ‘menggadaikan diri’ kepada mereka.
Menyikapi realita seperti ini, bentuk-bentuk protes yang proaktif dan tidak anarkis dari negara-negara berkembang bisa berupa keikutsertaan secara berhati-hati ke dalam sistem pasar bebas—kalau keikutsertaan tersebut merupakan satu-satunya jalan, atau secara gradual mengurangi ketergantungan terhadap institusi keuangan internasional tersebut—kalau memang sudah terperosok jauh ke dalam permainan mereka, dan meningkatkan aktivitas dan volume perdagangan baik bilateral maupun multilateral yang saling menguntungkan dengan memperhatikan kepentingan nasional masing-masing dan bebas dari tekanan pihak manapun. Untuk Indonesia misalnya, disamping peningkatan kerjasama ekonomi yang sudah terjalin, juga sudah sangat diperlukan adanya aksi kongkrit untuk memberdayakan sekaligus optimalisasi pemanfaatan (intifaq) organisasi multilateral kawasan yang sudah ada seperti ASEAN (di kawasan Asia Tenggara), ‘Organisation of Islamic Conference’ (OIC), D8, ataupun G15.
Ditulis Oleh: Gunaryadi (Delf, 26 Agustus 2001, http://indocase.nl)
